Weblogic Joomla Template Demo

Dikecam, Perkawinan Dijadikan Paket Wisata
PHDI Bali: Lecehkan Agama Hindu

Denpasar (BisnisBali) — Maraknya wedding package atau paket pernikahan yang ditawarkan sejumlah pelaku pariwisata di Bali pada pasangan wisatawan mancanegara (wisman) yang ingin melangsungkan perkawinan ala Bali mendapat kecaman keras dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, karena dinilai melecehkan agama Hindu.

Selamat atas beroperasinya Website Arya Wang Bang Pinatih di www.pinatih.org. Semoga informasi yang terkandung di dalamnya dapat meningkatan Cradha dan Bhakti bagi umat se-Dharma di seluruh Nusantara. [IBM Jaya Martha]

Website yang dibangun oleh rekan-rekan umat Hindu di Kota Baru Kalimantan Selatan, Silahkan kunjungi http://nyamakotabaru.multiply.com/

PERNYATAAN SIKAP

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI 

Pengantar

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pornografi ini merupakan kelanjutan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang pernah disiapkan DPR RI. RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi sempat menimbulkan gejolak pro-kontra yang demikian masif di masyarakat dengan gelombang demonstrasi besar-besaran di penghujung tahun 2005.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pornografi ini merupakan RUU Inisiatif DPR RI dan saat ini tengah diminta tanggapan dari Pemerintah. Fraksi-fraksi di DPR RI pun mencoba menggali masukan dari berbagai lapisan masyarakat.

Sebagaimana telah dilaksanakan sosialisasi tentang Rancangan Undang Undang Pornografi oleh Pansus dan Panja di Kantor Meneg PP tanggal 17 September 2008 yang lalu, sikap Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat sebagai Lembaga Tertinggi Umat Hindu di Indonesia tetap sama dengan sikap kami pada waktu kami menyampaikan dengar pendapat pada tanggal 20 Nopember 2007 di Gedung DPR – RI atas undangan dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, Surat Nomor B F.PDS/DPR-RI/2007 dan public hearing pada tanggal 23 Nopember 2007 atas undangan dari Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI melalui surat Nomor SJ/B.V/1/HK.00.1/1082/2007.

Materi ini merupakan Pernyataan Sikap dan Pandangan Resmi Parisada Hindu Dharma Indonesia, Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia. Dengan demikian, sikap dan pandangan resmi Parisada Hindu Dharma Indonesia ini merupakan sikap dan pandangan seluruh warga-negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragama Hindu.